Politik lokal, pemerintahan daerah, dan kebijakan publik
Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Penjabat Gubernur untuk menyelesaikan program penataan kawasan pesisir utara Jakarta sebelum pelaksanaan Pilkada DKI 2026.
KPU Kabupaten Bekasi menerima pendaftaran tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk Pilkada 2026, dua di antaranya merupakan politisi muda dengan rekam jejak teknokrat.
Empat partai besar di Kota Tangerang mendeklarasikan kandidat Wali Kota untuk Pilkada 2026 dalam sebuah deklarasi yang dihadiri ribuan pendukung di Stadion Benteng Reborn.
DPRD Kota Bogor secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melarang aktivitas merokok di seluruh ruang publik, termasuk taman kota dan halte bus.
Wacana pemekaran Kabupaten Bogor menjadi dua daerah otonom baru kembali menguat menjelang Pilkada 2026, dengan berbagai tokoh masyarakat dan politisi lokal mulai menyuarakan dukungan.
Wali Kota Depok secara simbolis memulai program penanaman satu juta pohon yang melibatkan 6.000 lebih RT di seluruh kecamatan sebagai upaya menurunkan suhu kota dan memperbaiki kualitas udara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang terkait dugaan korupsi pengadaan proyek jalan senilai Rp 78 miliar.
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta 2026 menetapkan penanganan banjir dan pengembangan transportasi publik sebagai dua prioritas utama pembangunan tahun anggaran 2027.
Kabupaten Serang resmi meluncurkan sistem e-government terintegrasi yang menghubungkan 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu platform digital untuk mempercepat layanan publik.
Bawaslu Kota Tangerang Selatan mencatat 15 laporan terkait dugaan kampanye hitam, hoaks, dan penyebaran konten negatif di media sosial menjelang Pilkada Kota Tangsel 2026.
Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan kenaikan tunjangan guru honorer negeri dari Rp 750 ribu menjadi Rp 2 juta per bulan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
